Soroti Dugaan Pungli Rp,8.000.000.Juta, BPPKB Banten,LSM Gmbi, dan Badak Banten Siap Kawal Bimtek Pemdes Lebak.

BANTEN368 Dilihat

www.jejak86.com / LEBAK – Jajaran Organisasi Masyarakat Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB Banten)Dpc Kab Lebak bersama Ormas Lsm GMBI Distrik Lebak dan Badak Banten menyatakan siap melakukan aksi pengawalan besar-besaran pada agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemerintahan Desa (Pemdes) Kabupaten Lebak.

Kegiatan tersebut rencananya akan digelar di Hotel Grand Kesha pada Senin (23/11/2026) mendatang.

Agenda yang melibatkan tiga personel perwakilan perangkat desa se-Kabupaten Lebak ini bertujuan meningkatkan kapasitas SDM untuk membidangi Koperasi Desa Merah Putih. Program tersebut digagas oleh Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

Namun, pelaksanaan kegiatan ini menuai pro dan kontra di kalangan kepala desa. Pasalnya, setiap desa dibebankan biaya sebesar Rp8 juta yang bersumber dari anggaran Pemdes, padahal pihak Pemdes tidak memiliki ikatan MoU secara langsung dalam kerja sama tersebut.

Ketua BPPKB Banten DPC Kab Lebak, Ujang Krisna/Belong, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan langsung dari para kepala desa terkait tingginya biaya yang dipungut.

“Berdasarkan keterangan sejumlah kepala desa yang mengadu kepada kami, mereka sangat mengeluhkan adanya pungutan sebesar Rp8 juta per desa tersebut. Apalagi sumber dananya dari Pemdes, sementara pihak desa sendiri tidak pernah membuat MoU,” tegas Ujang Krisna dalam keterangannya.

Atas dasar itu, ia memastikan gabungan pegiat kontrol sosial akan turun langsung ke lokasi acara. “Sebagai bentuk kepedulian dan fungsi sosial kontrol, kami dari Ormas BPPKB Banten.Lsm GMBI Distrik Lebak, dan Badak Banten akan mengawal ketat jalannya acara tersebut,” tambahnya.

Terkait penarikan dana dari anggaran desa tanpa dasar perjanjian (MoU) yang jelas dan sah, praktik tersebut berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi maupun pungutan liar (pungli). Secara hukum di Indonesia, konsekuensi yang dapat menjerat pihak-pihak terkait meliputi:

Jerat UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor): Berdasarkan Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001, penyelenggara negara atau pihak yang menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar dengan potongan untuk dirinya sendiri atau pihak lain dapat dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda hingga Rp1 miliar.

Jika terdapat unsur paksaan dalam penarikan biaya di luar ketentuan resmi, pelaku dapat dijerat Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun.

Jika dalam audit Inspektorat atau BPK ditemukan bahwa pengeluaran dana desa tersebut tidak memiliki dasar hukum (tanpa MoU atau tidak tercantum dalam APBDes yang sah), maka dana tersebut wajib dikembalikan ke kas desa dan pihak terkait dapat dijatuhi sanksi administratif hingga pemberhentian jabatan.

Redaksi / Y.b