Kapolri Suyudi Bertekad Tertibkan IUP, Gus Falah: Bukti Taat Konstitusi

Jakarta11 Dilihat

www.jejak86.com / JAKARTA – Tekad Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mendata semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia direspons positif oleh Anggota Komisi III DPR Nasyirul Falah Amru. Pria yang akrab disapa Gus Fallah ini menilai tekad Jenderal Suyudi tersebut merupakan langkah penting dalam menjalankan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

Dia menilai pendataan seluruh IUP yang dilakukan Polri untuk menentukan prioritas penertiban merupakan bentuk komitmen negara dalam memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

“Pasal 33 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” kata Gus Falah dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Dia menegaskan, penguasaan negara atas sumber daya alam tidak boleh berhenti sebatas norma konstitusional. Amanat tersebut harus diwujudkan melalui pengawasan dan penegakan hukum yang memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan.

Karena itu, Gus Falah menilai langkah Kapolri mendata seluruh IUP memiliki arti strategis. Pendataan tersebut dapat menjadi dasar untuk memetakan perusahaan pertambangan, mengidentifikasi potensi pelanggaran, sekaligus menentukan prioritas penertiban secara terukur.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, tekad Kapolri Suyudi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan di Indonesia dinikmati negara.

“Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya menjadi modal kesejahteraan rakyat justru menjadi sumber keuntungan kelompok tertentu. Negara harus hadir dan memastikan konstitusi benar-benar berlaku untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.

 

Editor:Geger