www.jejak86.com / SERANG, – Pekerjaan pembangunan sistem drainase lingkungan di Lingkungan Cibetik, Kota Serang, Banten, menjadi sorotan. Pasalnya, berdasarkan pantauan tim awak media Jejak86 di lokasi, ditemukan dugaan pemasangan material drainase yang tidak sesuai dengan metode teknis pekerjaan konstruksi.
Dalam pantauan tersebut, material drainase diduga dipasang tanpa terlebih dahulu diberikan lapisan pasir sebagai dasar atau alas. Selain itu, tim media juga melihat kondisi yang diduga masih terdapat genangan air pada area pemasangan material.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan metode pelaksanaan pekerjaan, khususnya terkait persiapan dasar pemasangan material. Apabila tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan dalam kontrak, hal itu dikhawatirkan dapat memengaruhi mutu, kualitas, serta ketahanan bangunan drainase dalam jangka panjang.
Adapun pekerjaan tersebut merupakan bagian dari:
– **Program:** Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.
– **Kegiatan:** Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan.
– **Pekerjaan:** Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Cibetik.
– **Nomor SPK:** 610/148/SPK/PL/Lingkungan/SDA-DPUPR/2026
– **Tanggal SPK:** 19 Oktober 2026.
– **Lokasi:** Lingkungan Cibetik, Kota Serang.
– **Nilai kontrak:** Rp249.632.000.
– **Waktu pelaksanaan:** 60 hari kalender.
– **Waktu pemeliharaan:** 180 hari kalender.
– **Sumber dana:** APBD-P Kota Serang Tahun Anggaran 2026.
– **Pelaksana:** CV Aqila.
– **Konsultan pengawas:** CV Triple R Consultant.
Saat berada di lokasi, tim awak media mencoba meminta keterangan kepada salah seorang pekerja terkait pemasangan material yang diduga tidak menggunakan hamparan pasir sebagai lapisan dasar.
Ketika ditanya mengapa pemasangan material tidak didahului dengan hamparan pasir, pekerja yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan tersebut menjawab singkat.
“Saya mah hanya pekerja dan mengikuti perintah saja,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu informasi yang perlu diklarifikasi lebih lanjut kepada pihak pelaksana maupun konsultan pengawas guna memastikan apakah metode pemasangan di lapangan telah sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak.
Sementara itu, saat tim awak media Jejak86 mendatangi lokasi untuk meminta konfirmasi, pelaksana berinisial AR tidak berada di tempat. Dengan demikian, tim media belum memperoleh penjelasan langsung dari pihak pelaksana mengenai dugaan pemasangan material tanpa alas pasir tersebut.
Dinas DPUPR Diminta Lakukan Pemeriksaan
Tim awak media Jejak86 berharap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang, khususnya bidang yang menangani sumber daya air dan drainase, segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan teknis.
Pemeriksaan diperlukan guna memastikan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis, gambar rencana, metode pelaksanaan, serta ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak.
Selain itu, konsultan pengawas juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, tidak hanya memastikan progres pekerjaan, tetapi juga memeriksa kualitas material, tahapan pemasangan, dan hasil akhir pekerjaan.
Dasar Hukum dan Tanggung Jawab Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, terdapat sejumlah ketentuan yang harus menjadi perhatian, antara lain:
1. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi**, sebagaimana telah diubah melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur kewajiban penyelenggaraan jasa konstruksi untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan serta persyaratan mutu pekerjaan.
2. **Pasal 59 UU Nomor 2 Tahun 2017**, yang mengatur standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020** sebagaimana diubah dengan **PP Nomor 14 Tahun 2021**, tentang pelaksanaan UU Jasa Konstruksi.
4. **Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan terakhir yang berlaku, yang mengatur pelaksanaan pengadaan dan tanggung jawab para pihak dalam kontrak pengadaan pemerintah.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya ketidaksesuaian pekerjaan terhadap spesifikasi teknis dan kontrak, pihak terkait perlu melakukan evaluasi serta mengambil tindakan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media Jejak86 masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada CV Aqila selaku pelaksana, CV Triple R Consultant selaku konsultan pengawas, serta DPUPR Kota Serang agar persoalan ini dapat dijelaskan secara transparan kepada masyarakat.
Red: Team
