28 Hari Berlalu, Koalisi Pers Sumsel Gelar Aksi Jilid II, Tagih Janji Polda Sumsel

palembang11 Dilihat

PALEMBANG, Jejak 86.com  – Koalisi Pers Sumatera Selatan mendesak Polda Sumsel mengusut tuntas pengeroyokan dua jurnalis saat meliput aksi demonstrasi karhutla di depan Mapolda Sumsel. Desakan kembali disuarakan dalam Aksi Simpatik Jilid II, Rabu (11/11/2026), setelah 28 hari sejak kejadian belum terlihat perkembangan signifikan dalam pengusutan kasus tersebut.

Aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa solidaritas pada 15 Oktober 2026 yang diikuti ratusan jurnalis se-Sumsel.

Dua korban penganiayaan tersebut adalah Rachmad Kurniawan, jurnalis Tribun Sumsel, dan Mulyadi, jurnalis PalTV. Keduanya mengalami luka-luka setelah diduga dikeroyok sejumlah orang berpakaian hitam pada 13 Oktober 2026. Mereka kemudian menjalani perawatan di RS Bhayangkara Palembang.

Koordinator Koalisi Pers Sumsel, Ardhy Fitriansyah, mengatakan kekerasan terhadap jurnalis bukan hanya menyangkut keselamatan wartawan, tetapi juga mengancam kemerdekaan pers dan hak masyarakat memperoleh informasi.

Ia mengingatkan, dalam Aksi Jilid I, Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana telah berjanji melakukan investigasi menyeluruh, menindak para pelaku, dan mengevaluasi rangkaian bentrokan.

Menurut Ardhy, komitmen tersebut harus dibuktikan dengan langkah nyata.

“Pernyataan itu adalah komitmen terbuka yang harus dibuktikan melalui langkah konkret. Karena itu, Koalisi Pers Sumsel kembali menggelar Aksi Simpatik Jilid II untuk menagih realisasi janji tersebut sekaligus memastikan proses hukum berjalan transparan,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, Koalisi Pers Sumsel menyampaikan empat tuntutan.

Pertama, mendesak kepolisian mengusut tuntas pengeroyokan dua jurnalis, termasuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan menelusuri dugaan adanya aktor intelektual.

Kedua, meminta Kapolda Sumsel membuka perkembangan investigasi yang sebelumnya dijanjikan kepada organisasi media dan organisasi jurnalis.

Ketiga, mendesak penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap tindakan yang terbukti menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik.

Keempat, memberikan waktu satu minggu kepada kepolisian untuk menunjukkan perkembangan penanganan perkara. Jika tidak ada kemajuan yang jelas, Koalisi Pers Sumsel akan membawa kasus ini ke tingkat nasional dengan mendatangi Mabes Polri/Divisi Propam, Komisi III DPR RI, Kompolnas, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, dan Ombudsman RI.

Ketua AJI Palembang, RM Resha A Usman, menegaskan jurnalis di Sumsel akan terus mengawal kasus tersebut sampai tuntas.

Menurutnya, pengusutan tidak boleh berhenti pada tiga tersangka yang telah ditetapkan. Seluruh pihak yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan bukti.

“Nyaris satu bulan kasus pengeroyokan terhadap jurnalis ini dinilai jalan di tempat. Tiga tersangka tanpa ada penambahan, padahal video bukti pengeroyokan sudah banyak beredar. Dugaan kami, pelaku lebih dari tiga orang,” ungkapnya.

Resha mengatakan perjuangan tersebut bukan hanya untuk membela dua jurnalis yang menjadi korban, tetapi juga menjaga hak masyarakat mendapatkan informasi yang benar.

Ia menegaskan jurnalis harus mendapat perlindungan saat menjalankan tugas, terlebih ketika meliput peristiwa yang menyangkut kepentingan publik.

“Kami meminta kasus ini diusut tuntas, karena ini bukan hanya sekadar pengeroyokan, tetapi juga menjaga profesi jurnalis yang dilindungi undang-undang,” tegasnya.

Koalisi Pers Sumsel menegaskan akan terus mengawal proses hukum tersebut. Mereka meminta kepolisian membuktikan komitmen penegakan hukum secara transparan dan mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab.

Editor Hen-su