www.jejak86.com / LEBAK – Sekretaris Jenderal Ormas RGPI, Aab Bachtiar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak untuk bertindak lebih serius dalam menangani kasus kelebihan bayar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp11 miliar. Kasus yang bersumber dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini melibatkan sejumlah kontraktor di Kabupaten Lebak dan dinilai sudah berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.
Pria yang akrab disapa Abe ini mencurigai adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum pengusaha demi meraup keuntungan pribadi. Modus yang diduga dilakukan adalah dengan sengaja meminimalisir atau menurunkan kualitas infrastruktur yang mereka kerjakan di lapangan.
“Kami mendesak pihak Kejari Lebak, khususnya Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), agar segera memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kasus dugaan kelebihan bayar ini sudah berlarut-larut dan harus ada tindakan tegas sebagai bentuk upaya tindak lanjut kinerja kejaksaan,” ujar Abe kepada media.
Dalam kesempatan tersebut, Abe juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada rekan-rekan dari LSM GMBI Distrik Lebak dan BPPKB yang terus konsisten mengawal kasus ini. Menurutnya, gerakan bersama ini merupakan wujud nyata dari fungsi sosial kontrol yang berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya di masyarakat.
Abe berharap Kejari Lebak dapat menjaga integritas dan tidak goyah oleh intervensi dari luar selama proses hukum berjalan.
“Kami berharap Kejari Lebak jangan takut diintimidasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tetap jalankan tugas sesuai kewenangannya demi tegaknya supremasi hukum di Kabupaten Lebak,” pungkasnya.
Redaksi / Y.b
