www.jejak86.com / BANTEN — Pernyataan dan janji terkait pelayanan kesehatan yang humanis yang sempat dilontarkan oleh Direktur Rumah Sakit (RS) Misi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Lebak beberapa waktu lalu kini menuai sorotan tajam. Realita di lapangan dinilai berbanding terbalik dengan komitmen tersebut. Hal ini dialami langsung oleh seorang warga bernama King Naga, yang merasa sangat kecewa setelah ibunya diminta pulang oleh pihak rumah sakit, padahal kondisinya masih sangat membutuhkan perawatan medis intensif menjelang jadwal operasi.
Kekecewaan mendalam diungkapkan oleh King Naga saat mendapati ibunya yang kondisinya belum stabil justru diarahkan untuk rawat jalan sambil menunggu jadwal tindakan pembedahan.
”Ini sangat tidak masuk akal. Ibu saya kondisinya masih butuh pantauan medis, tapi malah disuruh pulang sebelum jadwal operasinya tiba. Jika terjadi apa-apa di rumah, siapa yang mau bertanggung jawab? Di mana letak pelayanan humanis yang digembar-gemborkan itu?” ungkap King Naga dengan nada kecewa.
Insiden ini dinilai sangat kontradiktif dengan pernyataan Direktur RS Misi saat menghadiri RDP bersama pihak legislatif belum lama ini. Dalam rapat tersebut, pihak manajemen rumah sakit berjanji akan selalu mengedepankan asas kemanusiaan (humanis) dan menjamin pelayanan prima bagi seluruh pasien tanpa pandang bulu. Namun, kasus pemulangan pasien yang sedang menunggu jadwal operasi ini seolah membuktikan bahwa janji tersebut belum terealisasi dengan baik di ruang perawatan.
Merespons kejadian yang menimpa keluarga King Naga, Ketua Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten turut angkat bicara dan mengecam keras kebijakan pihak rumah sakit. Ia menilai ada yang salah dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan hilangnya empati dari jajaran manajemen RS Misi terhadap keselamatan pasien.
”Kami dari BPPKB Banten sangat menyayangkan sikap RS Misi. Janji manis saat RDP ternyata hanya retorika belaka dan sangat kontradiktif dengan realita di bawah. Keselamatan dan nyawa pasien seharusnya menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, kami mendesak pihak terkait untuk segera mengevaluasi dan mengganti Direktur RS Misi yang kami nilai gagal dalam memimpin serta mewujudkan pelayanan kesehatan yang manusiawi,” tegas Ketua BPPKB Banten.
Lebih lanjut, pihak BPPKB Banten juga meminta Dinas Kesehatan setempat dan instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RS Misi guna mengevaluasi standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen maupun Direktur RS Misi belum memberikan pernyataan resmi atau klarifikasi terkait keluhan King Naga dan tuntutan dari BPPKB Banten tersebut. Masyarakat kini menanti langkah konkret dari otoritas kesehatan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Redaksi / Y.b
