Kontraktor Yang Tergabung Gapensi di Lebak Berulang Kali Jadi Temuan BPK, Ujang Krisna Pertanyakan Langkah Konkret Gapensi

BANTEN65 Dilihat

Www.jejak86.com / LEBAK – Fenomena banyaknya perusahaan kontraktor di Kabupaten Lebak yang berulang kali menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuai kritik keras. Ketua Organisasi Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB BANTEN) DPC Kab Lebak, Ujang Krisna/Belong, secara terbuka mempertanyakan keseriusan serta langkah konkret Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lebak dalam menindak anggotanya yang kerap bermasalah.

Kritik ini dilontarkan menyusul masih ditemukannya pola berulang pada sejumlah proyek infrastruktur daerah yang mengalami kekurangan volume maupun ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Ironisnya, sejumlah perusahaan rekanan yang tercatat pernah menjadi temuan pada tahun anggaran sebelumnya, dinilai masih leluasa mendapatkan paket pekerjaan baru tanpa ada efek jera yang nyata.

Belong menegaskan bahwa kondisi ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dan pembinaan dari organisasi profesi jasa konstruksi. Sebagai wadah yang menaungi para pengusaha konstruksi, Gapensi dinilai tidak boleh tutup mata ketika anggotanya terus-menerus tersandung persoalan audit keuangan negara.

“Ini bukan lagi soal satu atau dua kali, tetapi sudah menjadi pola berulang. Kontraktor yang sama bisa kembali menjadi temuan BPK tanpa ada sanksi tegas yang terlihat oleh publik. Kami mempertanyakan, di mana langkah konkret Gapensi dalam mengevaluasi dan menertibkan anggotanya yang jelas-jelas merusak marwah dunia konstruksi di Lebak?” tegas Belong dalam keterangannya di Rangkasbitung, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, pembiaran terhadap kontraktor “nakal” yang berulang kali menjadi temuan tidak hanya merugikan keuangan negara dan menurunkan kualitas infrastruktur bagi masyarakat, tetapi juga mencederai iklim persaingan usaha bagi kontraktor lain yang bekerja secara profesional dan taat aturan.

Belong mendesak BPC Gapensi Kabupaten Lebak untuk segera melakukan audit internal keanggotaan serta menjatuhkan sanksi organisasi—mulai dari teguran keras hingga pencabutan rekomendasi keanggotaan—bagi perusahaan yang terbukti berulang kali melakukan wanprestasi atau menjadi temuan BPK. Selain itu, ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Lebak melalui dinas terkait untuk tidak ragu menerapkan sanksi daftar hitam (blacklist) secara konsisten.

“Jangan sampai asosiasi hanya menjadi tempat berlindung atau sekadar stempel administrasi saat lelang proyek, tetapi lepas tangan ketika anggotanya bermasalah di lapangan. Rakyat Lebak berhak mendapatkan bangunan infrastruktur yang berkualitas sesuai anggaran yang telah dikeluarkan,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi pengurus BPC Gapensi Kabupaten Lebak untuk meminta tanggapan resmi terkait desakan evaluasi dan sanksi terhadap kontraktor yang berulang kali menjadi temuan BPK tersebut.

Redaksi / Y.b