www.jejak86.com / LEBAK, BANTEN — Dugaan persoalan kesiapan peralatan medis di RSUD Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menjadi sorotan setelah seorang pasien peserta BPJS Kesehatan berinisial RP, bernama Riki Permana, mengaku disarankan membeli mata bor untuk kebutuhan tindakan operasi gigi melalui toko online.
Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 21 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan Riki Permana, mata bor yang dibutuhkan untuk menunjang tindakan medis dilaporkan mengalami kerusakan. Dalam situasi tersebut, seorang perawat menyampaikan akan mengirimkan tautan toko online agar pasien dapat membeli mata bor yang diperlukan.
Kejadian ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan sarana dan prasarana medis serta tanggung jawab manajemen rumah sakit dalam memastikan ketersediaan dan kelayakan peralatan penunjang pelayanan kesehatan.
Pasien BPJS Jangan Sampai Dibebani Persoalan Internal Rumah Sakit
Riki Permana mempertanyakan alasan kebutuhan mata bor untuk tindakan operasi gigi justru diarahkan melalui pembelian mandiri, sementara dirinya merupakan peserta BPJS Kesehatan yang datang untuk mendapatkan pelayanan medis.
Menurutnya, persoalan kerusakan peralatan medis semestinya menjadi perhatian pihak rumah sakit agar tidak menghambat pelayanan maupun menimbulkan ketidakpastian bagi pasien.
Meski demikian, perlu ada penjelasan lebih lanjut mengenai jenis mata bor yang dimaksud, apakah termasuk komponen peralatan medis yang wajib disediakan rumah sakit atau merupakan alat khusus dengan ketentuan pembiayaan tersendiri.
Taufik Ramdan: Manajemen RSUD Malingping Harus Berikan Penjelasan
Menanggapi persoalan tersebut, Taufik Ramdan selaku pemerhati pelayanan publik menilai kejadian ini perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi manajemen RSUD Malingping.
Menurut Taufik, kesiapan sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Kerusakan alat medis seharusnya ditindaklanjuti melalui mekanisme internal rumah sakit, baik melalui perbaikan, penggantian maupun penyediaan alat alternatif sesuai standar medis.
Ia juga mempertanyakan bagaimana sistem pemeliharaan dan pengawasan peralatan medis dijalankan, sehingga kebutuhan alat untuk tindakan operasi gigi dilaporkan mengalami kendala.
”Rumah sakit harus memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai pasien yang datang untuk mendapatkan tindakan medis justru diarahkan mencari dan membeli sendiri peralatan yang dibutuhkan, tanpa adanya penjelasan yang transparan mengenai tanggung jawab pembiayaannya,” menjadi perhatian yang disampaikan Taufik.
Taufik meminta Direktur RSUD Malingping memberikan klarifikasi secara terbuka agar persoalan ini tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Dasar Hukum dan Standar Pelayanan Perlu Dievaluasi
Persoalan tersebut juga perlu dilihat dari perspektif regulasi pelayanan kesehatan.
Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur sejumlah kewajiban rumah sakit, termasuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan efektif serta melaksanakan standar mutu pelayanan.
Selain itu, pemeliharaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan juga perlu dievaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, ada atau tidaknya pelanggaran harus ditentukan melalui pemeriksaan fakta, SOP rumah sakit, jenis alat yang diperlukan, serta ketentuan pembiayaan pelayanan JKN.
Pemprov Banten dan BPJS Kesehatan Diminta Turun Tangan
Mengingat RSUD Malingping merupakan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Banten, Taufik Ramdan berharap Pemprov Banten melalui instansi terkait memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Dinas Kesehatan Provinsi Banten diharapkan melakukan evaluasi terhadap kesiapan fasilitas dan peralatan medis. Sementara BPJS Kesehatan diminta memberikan penjelasan mengenai ketentuan pembiayaan kebutuhan mata bor dalam tindakan operasi gigi tersebut.
Hal ini penting untuk memastikan apakah kebutuhan peralatan tersebut menjadi tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan atau terdapat ketentuan khusus yang memungkinkan pembiayaan oleh pasien.
Klarifikasi Manajemen RSUD Malingping Ditunggu
Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi resmi dari manajemen RSUD Malingping terkait kejadian pada Rabu, 21 Oktober 2026, masih diperlukan.
Pihak rumah sakit diharapkan memberikan penjelasan mengenai penyebab kerusakan alat, ketersediaan peralatan pengganti, serta alasan pasien disarankan membeli mata bor melalui toko online.
Pemberitaan ini mengedepankan asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang kepada manajemen RSUD Malingping, Pemerintah Provinsi Banten, maupun BPJS Kesehatan untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi.
Pelayanan kesehatan merupakan hak masyarakat. Kesiapan peralatan medis, keselamatan pasien, transparansi biaya, dan kepastian pelayanan harus menjadi prioritas setiap fasilitas kesehatan. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepastian pelayanan hanya karena persoalan sarana dan prasarana yang belum tertangani.
Editor / jk.
