www.jejak86.com./ SERANG – Seberapa pentingkah pemilu (pemilihan umum)? Itulah salah satu pertanyaan yang acap kali muncul manakala kajian-kajian politik digelar. Jawabannya tentu saja beragam “bisa penting dan bisa tidak” bergantung dari sisi mana melihatnya. Dari pandangan demokrasi bahwasanya pemilu itu sangatlah penting, sebab suatu negara atau pemerintahan dikatakan demokrasi manakala negara atau pemerintahan tersebut melaksanakan pemilu. Namun, bagi negara monarki absolut yang dipimpin oleh seorang tirani (dalam literatur politik klasik, Aristoteles merupakan kekuasaan yang tersentral dalam satu tangan biasanya seorang raja/tirani dengan kekuasaan absolut) dalam pandangan ini pemilu tidaklah penting yang penting adalah bagaimana kekuasaan dapat ditegakkan dan dilegitimasi oleh rakyat.
Terlepas penting atau tidaknya pemilu, dalam literatur politik modern pemilu merupakan bentuk nyata dari kontrak sosial (social contract) dimana rakyat dan penguasa saling berikrar; calon penguasa menyampaikan visi misi dalam kampanye pemilu (untuk mewujudkan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan keadilan) sementara rakyat memilih penguasanya berdasarkan visi misi tersebut ( 14/11/2026).
Hal ini tentu saja akan melahirkan tanya yang subtansi yaitu seberapa berkualitasnya pemilu? Pemilu dikatakan berkualitas dengan indikator tertentu misalnya; apakah pemilu diselenggarakan secara jurdil (jujur dan adil) atau penuh kecurangan dan manipulasi?
Akan tetapi dalam tuliskan ini bukan hendak menjawab pertanyaan tersebut. Namun, akan mencoba melihat pemilu dari perspektif dinamika masyarakat dalam pemilu. Dinamika yang dimaksud yakni seberapa cerdaskah masyarakat pemilih dan apakah masyarakat pemilih tidak melakukan komromi politik yang menyesatkan seperti politik uang (money politics)?
Masyarakat Memilih Berdasarkan Visi Misi
Masyarakat atau individu yang cerdas memilih penguasa berdasarkan visi misi yang ditawarkan. Dalam teori kontrak sosial ala JJ Rousseau dan Montesquieu visi misi tersebut merupakan dasar penyelenggaraan kekuasaan apabila penguasa tidak sanggup menjalankan visi misinya maka rakyat dibolehkan untuk menuntut mundur penguasa tersebut dan dilakukan pemilu ulang untuk memilih penguasa yang mampu mewujudkan visi misi politiknya.
Namun, konstitusi Negara Republik Indonesia telah memberi aturan bahwa penguasa (eksekutif dari mulai bupati/walikota, gubernur hingga presiden) dapat menjalankan kekuasaan maksimal selama dua periode dan satu periodenya selama lima tahun. Maka, tidak dibenarkan penggulingan kekuasaan di luar aturan konstitusi UUD (Undang-undang Dasar) 45. Kendati rakyat diperbolehkan protes dan demonstrasi untuk menuntut penguasa agar dapat menjalankan visi misinya yang dipaparkan ketika kampanye politik.
Arus politik masyakat modern saat ini mulai bergerak memilih calon penguasanya berdasarkan visi misinya dan bergerak melakukan kritik—demonstrasi menuntut penguasa agar visi misi politiknya direalisasikan sesuai denan janji politik saat menjelang pemilu.
Masyarakat Memilih Anti Money Politics
Menjelang pemilu pada umumnya masyarakat digemparkan oleh suatu istilah klasik yaitu Money Politics atau politik uang. Politik uang menjadi hal yang ditunggu oleh masyarakat X pemilih. Justru, jebakannya ada di sini dan inilah yang sangat memengaruhi kualitas pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara regulasi politik uang itu diharamkan. Namun, pada praktiknya masih berlangsung, dengan catatan oknum politisi tertentu.
Money politics, sebetulnya bukan peristiwa tunggal. Akan tetapi ini mengikuti alur hukum permintaan dan penawaran yang berbunyi; ketika ada permintaan maka ada penawaran dan sebaliknya jika ada penawaran maka ada permimtaan dalam literatur politik diistilahkan dengan “politik transaksional”.
Politik transaksional dapat merusak pemilu secara hakiki. Sebab, penguasa yang terpilih bukan berdasarkan kualitas visi misinya, terpilih karena gelontoran politik uang. Begitu pula masyarakat.
jk.
