PAUD di Desa Tanjungsari Indah Diduga Milik Pribadi Anak Kepala Desa, Tapi Dibangun dan Dibiayai Dana Desa

BANTEN55 Dilihat

www.jejak86.com / Lebak banten – Warga Desa Tanjungsari Indah, Kecamatan.Gunung Kencana, Kabupaten.Lebak-Banten, mempertanyakan status pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB.NUSA INDAH yang ada di desa mereka.

Berdasarkan penelusuran awak media dan keterangan yang didapat dari warga setempat, PAUD tersebut disebut-sebut dikelola oleh anak Kepala Desa ‘Rika’. Namun yang menjadi persoalan, status kepemilikan PAUD tersebut diduga bukan milik desa, melainkan milik pribadi anak Kepala Desa.

Ironisnya, pembangunan gedung, pengadaan sarana-prasarana, hingga biaya operasional PAUD tersebut diduga kuat bersumber dari Dana Desa yang seharusnya menjadi milik masyarakat.

“Kami sebagai warga merasa dibohongi. Kalau PAUD ini milik pribadi, kenapa dibiayai pakai Dana Desa? Dana Desa itu uang rakyat, bukan uang keluarga kepala desa,” ujar salah seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan, Senin (16/11/2026).

Warga juga mempertanyakan:

1. Status Aset : Apakah gedung PAUD tersebut tercatat sebagai aset desa di dalam inventaris desa atau tercatat atas nama pribadi?

2. Aliran Dana Desa : Berapa besar Dana Desa yang sudah digelontorkan untuk PAUD tersebut sejak tahun 2022 hingga 2026 ?

3. Pengelolaan : Siapa yang menerima keuntungan dari pengelolaan PAUD, apakah masuk ke kas desa atau ke kantong pribadi pengelola?

4. Legalitas Yayasan : Apakah PAUD tersebut berada di bawah Yayasan milik desa atau yayasan milik pribadi keluarga Kepala Desa?

Hingga rilis ini diterbitkan, Kepala Desa Tanjungsari Indah belum memberikan keterangan resmi terkait status kepemilikan PAUD tersebut.

Warga mendesak agar Inspektorat Kabupaten Lebak, Camat Gunung Kencana, dan Dinas Pendidikan setempat segera melakukan audit dan investigasi.

“Kami minta APH dan Inspektorat turun. Kalau memang terbukti Dana Desa dipakai untuk aset pribadi, ini harus diusut tuntas. Jangan sampai Dana Desa jadi ladang bisnis keluarga,” tegas perwakilan warga lainnya.

Warga juga meminta agar seluruh dokumen APBDes, RAB pembangunan PAUD, dan SK pendirian PAUD dibuka ke publik sebagai bentuk transparansi sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Keterbukaan Informasi Publik. (AsO)