www.jejak86.com / SERANG -Rangkaian persoalan hukum dan administrasi yang membayangi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang kian menguatkan dugaan adanya praktik tata kelola anggaran yang bermasalah di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, dr. H. Ahmad Hasanuddin,MM.Kes.
Sorotan tajam kini mengarah pada irisan waktu dan korelasi dua peristiwa krusial yang menyeret orang nomor satu di Dinkes Kota Serang tersebut.
Pertama, proses tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat di Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang terkait dugaan penyimpangan anggaran penanganan stunting senilai Rp6,9 miliar dan total DPA Dinkes tahun anggaran 2025 sebesar Rp193,27 miliar. Laporan itu secara resmi telah ditindaklanjuti Kejari Serang berdasarkan surat balasan Nomor B-7547/M.6.10/Dek.1/09/2026 tertanggal 3 September 2026.
Kedua, di tengah bergulirnya penyelidikan anggaran stunting di Kejari Serang tersebut, muncul polemik baru pada pertengahan September 2026, sebelum pernyataan klarifikasi Kadinkes pada Senin, 14 September 2026, terkait pemanggilan dan kedatangan dr. H. Ahmad Hasanuddin ke Polda Banten. Dalam keterangannya kala itu, ia mengakui memiliki Yayasan Sahabat Cahaya Bangsa yang namanya tercatat dalam sistem pengadaan e-katalog program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski berdalih akun yayasannya diduga diretas oleh pihak lain.
Menyikapi benang merah kedua persoalan yang terjadi beriringan sejak awal September 2026 tersebut, Ketua DPC LSM Gerakan Reformasi Masyarakat (GERAM) Banten Indonesia Kota Serang, Rahmat, melontarkan desakan keras kepada Wali Kota Serang agar segera mencopot dr. H. Ahmad Hasanuddin dari jabatannya.
Menurut Rahmat, meski pihak Kadinkes berdalih kedatangannya ke Polda Banten pada pertengahan September 2026 lalu hanya untuk melaporkan dugaan peretasan akun yayasan miliknya, pengakuan kepemilikan yayasan yang terhubung dalam sistem pengadaan proyek pemerintah tetap merupakan alarm bahaya bagi integritas birokrasi. Terlebih, hal itu terkuak tepat saat Pidsus Kejari Serang mulai mendalami dugaan bancakan anggaran stunting Rp6,9 miliar dan realisasi program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Dinkes Kota Serang.
“Dua persoalan ini saling berkelindan dan memperlihatkan rapuhnya integritas tata kelola di Dinas Kesehatan Kota Serang. Sejak Kejari Serang resmi menindaklanjuti laporan anggaran stunting Rp6,9 miliar pada 3 September 2026, disusul terkuaknya pengakuan kepemilikan yayasan saat pemanggilan ke Polda Banten pada pertengahan September 2026, sudah seharusnya tidak ada alasan lagi bagi Wali Kota Serang untuk mempertahankan yang bersangkutan,” tegas Rahmat dalam keterangan resminya, Minggu (15/11/2026).
Rahmat menekankan bahwa pencopotan atau penonaktifan sementara Kadinkes merupakan syarat mutlak agar proses penegakan hukum maupun pemeriksaan internal berjalan optimal, objektif, dan bebas dari intervensi. Selama dr. H. Ahmad Hasanuddin masih memegang kendali struktural di Dinkes Kota Serang, potensi penyalahgunaan wewenang untuk mengaburkan dokumen administrasi serta menekan jajaran bawahan yang menjadi saksi sangat terbuka lebar.
“Kami mendesak Wali Kota Serang bertindak tegas mencopot Kadinkes. Jangan sampai jabatan aktifnya menjadi tameng birokrasi yang menghambat kerja penyidik Pidsus Kejari Serang, Polda Banten, maupun pemeriksaan disiplin kepegawaian di BKPSDM yang sudah berjalan sejak September lalu,” tandas Rahmat.
Secara yuridis, Rahmat menguraikan bahwa dugaan konflik kepentingan serta penyimpangan tata kelola anggaran tersebut berpotensi menabrak sejumlah regulasi, di antaranya:
– *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)* serta *Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS*, yang melarang keras ASN/pejabat publik menyalahgunakan jabatan, wewenang, maupun fasilitas negara demi keuntungan pribadi atau badan hukum tertentu yang menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest).
– *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, khususnya Pasal 42 hingga Pasal 45, yang mewajibkan setiap pejabat pemerintahan bebas dari konflik kepentingan serta melarang pejabat mengambil keputusan atau tindakan yang berpotensi menguntungkan diri sendiri, keluarga, atau pihak terafiliasi.
– *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)*, yang menuntut asas akuntabilitas dan kepatutan bagi setiap penyelenggara negara.
– *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 2 dan Pasal 3, sebagai instrumen hukum utama bagi Pidsus Kejari Serang dalam menjerat setiap perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara pada pos anggaran kesehatan dan penanganan stunting.
LSM GERAM Banten Indonesia DPC Kota Serang memastikan akan terus mengawal ketat perkembangan kasus ini hingga tuntas. Publik kini menanti keberanian dan komitmen Wali Kota Serang dalam membersihkan birokrasi kesehatan serta ketegasan aparat penegak hukum dalam menuntaskan penyidikan tanpa pandang bulu.
Editor: G2R
