Rp,398,5 juta Dana APBD-P untuk jalan kepuren, pemadatan agregat di Duga tak maksimal ,DPUPR di minta turun tangan 

Artikel74 Dilihat

www.jejak86.com / SERANG, 17 November 2026 Pelaksanaan proyek Rekonstruksi Jalan Kepuren, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, pekerjaan lapisan agregat di kawasan Simpang Empat Kepuren diduga belum dipadatkan secara maksimal. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap kualitas konstruksi jalan maupun keselamatan pengguna jalan.

Berdasarkan hasil pantauan awak media di lokasi serta dokumentasi yang diterima redaksi, permukaan jalan masih terlihat dipenuhi material batu agregat yang belum rata. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan dan membahayakan pengendara, khususnya pengguna kendaraan roda dua.

Keluhan juga datang dari masyarakat yang setiap hari melintasi jalur tersebut, termasuk anak-anak sekolah yang menggunakan akses Simpang Empat Kepuren.

Supari salah seorang warga Kelurahan Kepuren yang melintas di lokasi, mengaku khawatir dengan kondisi jalan tersebut. Menurutnya, material agregat yang belum rata dapat meningkatkan risiko pengendara sepeda motor tergelincir apabila tidak berhati-hati.

“Kalau tidak hati-hati, ban motor bisa tergelincir saat melintasi jalan ini. Apalagi banyak anak sekolah yang setiap hari melewati Simpang Empat Kepuren. Kami berharap pekerjaan jalan ini segera diperbaiki agar tidak membahayakan pengguna jalan,” ungkap supari Selasa (17/11/2026).

LSM Geram Minta Pengawasan Teknis Dievaluasi

Sorotan terhadap pekerjaan tersebut juga disampaikan Rahmat, S.H., Ketua LSM Geram Banten Indonesia. Ia menilai pekerjaan lapisan agregat merupakan salah satu tahapan penting dalam konstruksi jalan sehingga harus dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, dan standar mutu yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Menurut Rahmat, proses pemadatan tidak boleh dilakukan sekadar memenuhi tahapan pekerjaan. Kontraktor harus memastikan material terhampar secara merata, kadar air sesuai kebutuhan, serta tingkat kepadatan memenuhi persyaratan teknis.

“Pemadatan lapisan agregat merupakan bagian penting dalam pekerjaan konstruksi jalan. Peralatan pemadatan yang sesuai harus digunakan berdasarkan spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan. Jangan sampai pekerjaan yang dibiayai uang rakyat justru menimbulkan persoalan bagi masyarakat,” tegas Rahmat.

Ia meminta konsultan pengawas bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi pekerjaan di lapangan.

Pemeriksaan tersebut, menurutnya, perlu mencakup metode pemadatan, ketebalan lapisan agregat, pemerataan material, hingga hasil pengujian kepadatan sebelum pekerjaan dilanjutkan ke tahapan konstruksi berikutnya.

Proyek Rp398,5 Juta Bersumber dari APBD-P 2026

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan nama paket Rekonstruksi Jalan Kepuren.

Adapun informasi pekerjaan yang tercantum pada papan proyek sebagai berikut:

Instansi: Pemerintah Kota Serang melalui DPUPR.

Nama pekerjaan:Rekonstruksi Jalan Kepuren.

Nilai kontrak: Rp398.500.000.

Tanggal kontrak::16 Oktober 2026.

Waktu pelaksanaan: 60 hari kalender.

Sumber anggaran: APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.

Kontraktor pelaksana: PT Atlantis Idebrilian.

Konsultan pengawas: PT Zhafran Mitra Adilla.

Dengan nilai kontrak mencapai Rp398,5 juta, masyarakat tentu berharap pembangunan tersebut menghasilkan infrastruktur jalan yang berkualitas, aman, nyaman, serta sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Rahmat menegaskan bahwa DPUPR Kota Serang tidak cukup hanya mengandalkan laporan administrasi dari pihak pelaksana maupun konsultan pengawas. Pengawasan teknis harus benar-benar dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

“Kami meminta DPUPR Kota Serang segera turun melakukan evaluasi. Konsultan pengawas juga harus menjalankan fungsi pengawasan secara profesional. Apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak, harus dilakukan perbaikan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai atau dilakukan serah terima,” ujarnya.

Pelaksanaan Proyek Harus Sesuai Ketentuan Perundang-undangan

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, terdapat sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus menjadi perhatian, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.** Ketentuan ini menjadi landasan penyelenggaraan jalan, termasuk pembangunan, pemeliharaan, serta pemenuhan persyaratan teknis jalan.

2. **Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.** Peraturan ini mengatur penyelenggaraan jalan, termasuk persyaratan teknis dan pelaksanaan pembangunan jalan.

Selain ketentuan tersebut, pelaksanaan pekerjaan juga wajib mengacu pada dokumen kontrak, spesifikasi teknis, serta ketentuan jasa konstruksi yang berlaku.

Masyarakat berharap DPUPR Kota Serang segera menindaklanjuti keluhan tersebut dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar yang dipersyaratkan.

Hingga berita ini disusun, dugaan belum maksimalnya pemadatan lapisan agregat tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian teknis dari instansi berwenang.

Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi DPUPR Kota Serang, PT Atlantis Idebrilian selaku kontraktor pelaksana, serta PT Zhafran Mitra Adilla selaku konsultan pengawas agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang dan transparan.

 

Red(Geger)