www.jejak86.com / Serang,Matadunianews.con – Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang dr Ahmad Hasanuddin terkait pelaksanaan program penanganan stunting di Kota Serang pada tahun 2025 patut dipertanyakan, pasalnya, kegiatan yang menelan anggaran sebesar Rp 6,9 Miliar itu diduga hanya digunakan untuk kegiatan seremonial dan operasional, dan belum menunjukkan hasil capaian kinerja. Ucap Rahmat SH, Ketua Lembaga Gerakan Reformasi Masyarakat (Geram) Banten Indonesia dalam keterangannya kepada media kamis 20 Agustus 2026.
Kata dia, program pencegahan stunting terhadap anak kurang gizi mulai dari pra pengantin ibu hamil, hingga bayi berusia tumbuh semestinya harus ditangani dengan serius agar indikator capaian kinerja outputnya bisa diketahui oleh masyarakat. Katanya.
Namun ia sangat menyayangkan apa yang disampaikan Kadinkes kota serang sebagai pelaksana kegiatan belum bisa menunjukan data hasil pelaksanaan padahal itu sebagai indikator dalam capaian kinerja. Tambahnya.
Dengan tertutupnya sikap kepala dinas kesehatan kota serang terkait capaian kinerja penanganan stunting di kota serang ini mengindikasikan ada sesuatu yang disembunyikan sehingga kami menilai ada persoalan dalam pengelolaan anggaran pada kegiatan penanganan stunting. Ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, penanganan stunting atau gagal tumbuh pada anak karena kurang gizi di Kota Serang belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh Dinas Kesehatan kota serang meskipun anggaran yang disediakan mencapai Rp 6,9 Miliar namun dalam penanganan, pencegahan dan deteksi dinilai gagal untuk menekan angka stunting pada tahun 2025. Hal ini disampaikan Rahmat SH, Ketua Gerakan Reformasi Masyarakat Indonesia (Geram) Kota Serang dalam keterangannya kepada media Rabu 19 Agustus 2026.
Rahmat menjelaskan dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang telah gagal dalam menekan angka stunting di kota serang padahal anggaran yang alokasikan mencapai Rp6,9 miliar, semestinya anggaran itu bisa selaras dengan target yang direncanakan.
Jika melihat dari data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Kemenkes 2024 – 2025 menunjukan angka stunting baru dikisaran angka 22,9%. Ini menunjukan bahwa penanganan, pencegahan dan deteksi yang dilakukan Dinas Kesehatan kota serang masih rendah dan tidak sejalan dengan penurunan prevalensi di lapangan.
”Anggaran Rp6,9 miliar untuk pemenuhan gizi dan penanganan stunting ini terbuang sia-sia karena tidak membuahkan hasil nyata dalam menurunkan angka stunting,” ungkap Rahmat usai audiensi dengan Dinkes Kota Serang, selasa 18 Agustus 2026.
Kendati demikian, dari hasil audensi yang disampaikan Kepala Dinkes Kota Serang dr. Ahmad Hasanuddin menyebut bahwa ada sekitar 1.000 anak stunting, namun tidak mampu merinci by name by address sehingga pernyataan itu sangat bertolak belakang dengan data yang tercatat dana Aplikasi e-PPGBM yang mana ada total sekitar 55.000 balita di Kota Serang, sedangkan angka stunting tercatat hanya 3,8% atau setara 2.090 balita.
”Pernyataan itu tidak selaras dan tidak berbasis data valid. Ketidaksinkronan ini menguatkan dugaan kami bahwa anggaran Rp6,9 miliar hanya habis untuk kegiatan seremonial dan operasional panitia.” ujar Rahmat.
Dari kegiatan penanganan stunting yang ada pada dinas kesehatan kota serang, kami melihat bahwa dalam pencegahan atau penanganan penuh dengan carut marut dan belum tertib dalam mengelola anggaran untuk itu kami akan mempelajari dan mendalami seluruh sub-rekening belanja Dinkes Kota Serang tahun anggaran 2025 senilai Rp193 miliar.
Selain itu, kami di lembaga sedang mendalami penggunaan anggaran terkait dana operasional RSUD Kota Serang Rp17 miliar dan klaim Pendapatan Asli Daerah (PAD) RSUD Rp22 miliar. Klaim 97% dari target Rp23 miliar itu dinilai belum bisa dibuktikan karena Dinkes belum menunjukkan data dan indikator capaian kinerja saat audiensi.
Rahmat menjelaskan capaian kinerja dalam penanganan stunting di kota serang belum memenuhi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Target nasional prevalensi stunting 14% pada tahun 2024/2025. Tutupnya.
Red(Team)
