www jejak86.com / SERANG – Sebuah video yang memperlihatkan dugaan aksi seorang anggota DPRD Kabupaten Serang dari Komisi II Fraksi PDI Perjuangan menurunkan bingkai foto Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dari dinding ruangan kantor menuai sorotan publik.
Dalam video yang beredar di media sosial tersebut, seorang pria mengenakan pakaian dinas dan peci terlihat menaiki kursi untuk menurunkan bingkai foto Wakil Presiden yang terpajang di dinding sebuah ruangan di lingkungan legislatif.
Aksi tersebut menjadi perhatian setelah yang bersangkutan melontarkan candaan bahwa foto Wakil Presiden itu hendak diganti dengan foto dirinya sendiri karena merasa terlalu sibuk. Pernyataan bernada gurauan tersebut disambut tawa oleh sejumlah orang yang berada di dalam ruangan.
Rekaman itu kemudian memicu beragam tanggapan masyarakat. Peristiwa tersebut juga menuai kritik dari Ketua LSM Geram Banten (Gerakan Reformasi Masyarakat) Kota Serang, Rahmat.SH
Rahmat menilai, tindakan yang terekam dalam video tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama karena dilakukan oleh seseorang yang disebut sebagai anggota lembaga legislatif.
Menurutnya, pejabat publik, khususnya anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat, seharusnya mampu menjaga sikap, etika, serta memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.
“Tindakan anggota DPRD Kabupaten Serang Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut sangat tidak mendidik dan perlu dipertanyakan etikanya. Menurunkan foto Wakil Presiden sambil menjadikannya bahan lelucon merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik,” tegas Rahmat saat dimintai tanggapannya.
Ia menambahkan, simbol-simbol kenegaraan yang dipasang di lingkungan lembaga pemerintahan semestinya diperlakukan dengan penuh penghormatan. Karena itu, setiap tindakan yang berkaitan dengan simbol kenegaraan perlu dilakukan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku.
Rahmat juga meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Serang untuk tidak mengabaikan persoalan tersebut. Ia mendesak agar BK melakukan klarifikasi, memanggil anggota dewan yang bersangkutan, serta memeriksa konteks dan tujuan tindakan sebagaimana terlihat dalam video.
“Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap sepele. Badan Kehormatan harus menjalankan fungsi pengawasan etiknya. Jika ditemukan adanya pelanggaran, tentu harus diproses sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
**BK DPRD Diminta Lakukan Klarifikasi**
Secara kelembagaan, perilaku anggota DPRD menjadi bagian dari pengawasan etik melalui Badan Kehormatan. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, serta Peraturan DPRD Kabupaten Serang tentang Tata Tertib dan Kode Etik DPRD yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari anggota DPRD yang bersangkutan mengenai maksud dan konteks tindakan dalam video tersebut.
Redaksi juga belum memperoleh penjelasan resmi dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Serang maupun pimpinan Fraksi PDI Perjuangan terkait persoalan ini.
Pemberitaan ini diharapkan menjadi ruang klarifikasi bagi pihak-pihak terkait. Apabila terdapat tanggapan atau penjelasan resmi, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari prinsip keberimbangan informasi.
Editor:Geger
