www.jejak86.com / Kota Serang Banten 15 November 2026 ] Pembangunan normalisasi saluran drainase di kawasan Perumahan Bumi Agung Permai, Kota Serang, menjadi sorotan sejumlah warga sekitar. Proyek yang didanai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten ini dinilai warga perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat, terutama terkait kondisi pengerjaan, dampak polusi, serta kualitas material yang digunakan.
Proyek tersebut merupakan bagian dari penanganan drainase di titik prioritas Kota Serang, yakni Bumi Agung Permai, dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Banten. Pemerintah Kota Serang menyatakan pembangunan ini ditujukan untuk mengurangi potensi luapan air yang selama ini mengancam permukiman dan aktivitas warga.
Keluhan Warga
Salah seorang warga, Sumardi, menyampaikan kekhawatirannya kepada awak media pada Minggu, 15 November 2026. Menurutnya, pekerjaan berlangsung dalam kondisi area yang tergenang banjir sehingga ia mempertanyakan kekuatan dan mutu konstruksi yang dihasilkan.
“Pekerjaan ini dikerjakan dalam keadaan banjir. Bagaimana bisa kuat? Selain itu, debu dan polusi dari kendaraan proyek yang melintas jelas merugikan warga sekitar,” ujar Sumardi.
Sumardi juga menyampaikan kekecewaannya terhadap kualitas material yang menurutnya berada di bawah standar SNI. Ia mengatakan, sebagai warga pembayar pajak, masyarakat berhak mengetahui apakah anggaran proyek tersebut benar-benar digunakan secara tepat dan berkualitas.
“Coba lihat di pembesianya. Saya sebagai warga yang membayar pajak merasa dibodohi dengan proyek yang anggarannya sebesar ini, tetapi kualitas materialnya di bawah standar SNI,” katanya.
Permintaan Pengawasan
Keluhan tersebut menjadi sorotan karena proyek normalisasi drainase berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan banjir yang telah lama menjadi persoalan di kawasan Bumi Agung Permai. Dinas PUPR Provinsi Banten sebelumnya juga pernah melaksanakan kegiatan normalisasi dan pembersihan saluran di Jalan Ayip Usman, Perumahan Bumi Agung Permai 1, sebagai upaya mengurangi beban air dan menangani sedimentasi.
Warga berharap DPUPR Provinsi Banten, konsultan pengawas, serta pihak pelaksana segera melakukan pemeriksaan lapangan. Pengawasan yang diminta meliputi kesesuaian material dengan spesifikasi teknis dan standar SNI, metode pengerjaan di area tergenang, pengendalian debu dan polusi kendaraan proyek, serta keterbukaan informasi mengenai progres dan anggaran pekerjaan.
Data Proyek
Berdasarkan informasi publik, penanganan drainase di Bumi Agung Permai merupakan bagian dari paket pekerjaan dengan total nilai lebih dari Rp 9 . 116.816.290.00
Tanpa adanya pantauan dari konsultan pelaksana pengawas
CV.Naga Hitam Kusuma selaku pelaksana yang mengerjakan dengan no kontrak : 600.4.1/131/29/DPUPR – 2026
Dengan lokasi titik Bumi Agung Permai, saluran dirancang dengan lebar bagian atas sekitar 4 meter, lebar bagian bawah sekitar 3 meter, dan kedalaman sekitar 2 meter. Pekerjaan ditargetkan selesai dalam waktu sekitar lima bulan atau hingga Desember 2026.
Warga Berharap pemerintah tidak hanya bisa menuntaskan pembangunan fisik saja ,tapi dapat menuntaskan pembangunan fisik ,kualitas matrial sesuai dengan standar nasional Indonesia ( SNI )Agar pembangunan tersebut bisa dapat dirasakan sesuai dengan anggaran yang di keluarkan oleh pemerintah .
Lebih lanjut ” Sumardi
Saya selaku warga meminta kepada pemerintah provinsi banyanten khususnya dinas terkait agar segera mengambil langkah langkah apabila ditemukan penyimpangan kualitas matrial ,metode kerja serta dampak lingkungan untuk mengatasi banjir sesuai dengan standar sehingga warga penerima manfaat tidak hanya menanggung polusi serta kerugian akibat cara kerja projek yang mengurangi spesifikasi demi mengambil keuntungan pribadi atau golongan ‘ ungkapnya singkat.(Red – Aa78.)
Editor:(G2R)
