www.jejak86.com / .CILEGON,_ Warga Gunung Asem, Kelurahan Lebakdenok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, menyampaikan keberatan atas aktivitas truk tambang pasir yang setiap hari melintasi jalan pemukiman mereka.
Keluhan itu muncul setelah Tim Investigasi gabungan awak media http://BantenReformasi.com, http://KopiTV.id, dan http://TribunCakraNews.com turun langsung ke lokasi pada 9 November 2026.
Berdasarkan pantauan di lapangan, antrean truk angkutan tambang pasir di jalur Batu Kuda – Cilegon – Mancak terlihat memadati jalan pemukiman tanpa pengaturan jarak yang jelas. Debu tebal menyelimuti sepanjang jalan hingga masuk ke dalam rumah warga.
Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, sebut saja AB, mengaku keluhan ini sudah berlangsung lama dan berulang kali disampaikan.
“Kami sangat resah pak, sudah berulang kali kami komplain, demo dan sebagainya menolak jalan ini dilewati penambangan pasir, tapi aspirasi kami tidak pernah didengarkan oleh pemerintah. Setiap hari rumah kami dipenuhi debu, bahkan mau makan saja nasi lauknya sudah terkontaminasi debu pasir, pak,” ucap AB kepada awak media.
Warga lain juga menyampaikan keluhan yang sama, terutama terkait aktivitas tambang Haji NR, PT Pamungkas Putra Keinara (PPK), PT Radja Cipta Mandiri (RCM), dan Tambang Pasir Sidul PT.
Ketika ditanya soal kompensasi dari perusahaan, warga menjawab secara bersamaan bahwa memang ada kompensasi yang diberikan kepada perwakilan 4 RT, masing-masing KK sekitar Rp 70 ribu per bulan.
“Bukan soal nominal pak, tetapi efek dari aktivitas tersebut sangat tidak sebanding, mulai dari kesehatan, anak istri keluarga, serta hilangnya kenyamanan kami. Kami mau tenang, harapan kami pemerintah daerah maupun pusat dapat mendengarkan keluhan masyarakatnya,” ujar warga bersama-sama.
Warga berharap kepada Bupati, Gubernur Banten, dan Presiden RI agar tidak lagi mempersulit mereka.
“Sudah kondisi semakin sulit, penghasilan yang sangat minim ditambah lagi setiap hari kami selalu was-was, kesehatan keluarga kami pun terancam, setiap hari kami menghirup debu untuk bernafas, pak. Jika harapan kami tidak didengarkan kami tidak sungkan untuk melakukan tindakan yang lebih besar, pak,” ucap warga di lapangan.
Warga menegaskan, jika keluhan mereka terus diabaikan, mereka tidak segan melakukan aksi yang lebih besar.
*Dasar Hukum Keluhan Warga:*
Keluhan warga tersebut perlu diuji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan:
*1.* UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69, setiap orang dilarang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Debu pekat yang masuk ke pemukiman diduga berpotensi masuk kategori pencemaran udara.
*2.* UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba Pasal 96 & Pasal 99 jo Permen ESDM No. 26/2018, pemegang IUP wajib melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik, termasuk pengelolaan lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar tambang.
*3.* Permen LHK No. 8 Tahun 2023 tentang Baku Mutu Udara Ambien, aktivitas yang menimbulkan debu melebihi baku mutu wajib dikendalikan.
*4.* UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, angkutan tambang yang antre tidak mengatur jarak dan melintasi pemukiman wajib ditertibkan demi keselamatan pengguna jalan.
*5.* UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Desakan Redaksi:
Berdasarkan investigasi lapangan 09/11/2026 dan keluhan warga Gunung Asem tersebut, Redaksi mendesak:
*1.* Kepada Presiden RI, Gubernur Banten & Walikota Cilegon, agar mendengarkan keluhan warga Gunung Asem, Kelurahan Lebakdenok, Citangkil, yang setiap hari menghirup debu dan nasi terkontaminasi debu pasir, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28H tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
*2.* Kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten & DLH Kota Cilegon, agar turun langsung ke lokasi, melakukan uji kualitas udara, audit AMDAL dan UKL-UPL tambang pasir Batu Kuda, serta memeriksa dugaan pencemaran debu di pemukiman.
*3.* Kepada Dinas Perhubungan Kota Cilegon & Polres Cilegon – Satlantas, agar menertibkan antrean truk tambang yang tidak mengatur jarak yang melintasi pemukiman padat penduduk Gunung Asem, demi keselamatan warga.
*4.* Kepada Dinas Kesehatan Kota Cilegon & Puskesmas Citangkil, agar melakukan pemeriksaan kesehatan warga, terutama anak-anak dan lansia, yang terdampak menghirup debu setiap hari.
*5.* Kepada Dinas ESDM Provinsi Banten & Camat Citangkil serta Lurah Lebakdenok, agar melakukan evaluasi perizinan, jam operasional angkutan tambang, serta mengevaluasi kompensasi Rp 70 ribu per KK per bulan yang dinilai warga tidak sebanding dengan dampak kesehatan dan hilangnya kenyamanan.
*6.* Kepada Perusahaan Tambang Pasir Wilayah Batu Kuda, agar melakukan penyiraman jalan secara rutin, pengaturan jarak antrean, penutup bak truk, serta memberikan kompensasi yang layak dan berkeadilan sesuai dampak yang ditimbulkan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan tambang pasir wilayah Batu Kuda belum dapat dikonfirmasi.
_Redaksi: M. Amin – http://BantenReformasi.com_
_Tim Investigasi: Redaksi http://BantenReformasi.com_
_HAK JAWAB:_
Berita ini disusun berdasarkan investigasi langsung awak media di lapangan pada 9 November 2026 dan keterangan warga Gunung Asem, Kelurahan Lebakdenok, Kecamatan Citangkil. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada perusahaan, DLH Cilegon, Dishub Cilegon, Dinkes Cilegon, serta Pemkot Cilegon guna memastikan pemberitaan tetap berimbang, akurat, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagaimana amanat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Editor:Geger
