www.jejak86.com / CILEGON — Dugaan praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar atau yang dikenal dengan istilah *”kencingan solar”* mencuat di kawasan Lingkar, Kota Cilegon, Banten.
Persoalan ini bukan lagi sekadar dugaan aktivitas mencurigakan terkait distribusi BBM subsidi. Situasi semakin memprihatinkan setelah awak media yang hendak melakukan peliputan dan konfirmasi justru mengaku mendapatkan penghalangan, bahkan diduga ditawari uang sebesar Rp1 juta agar tidak melanjutkan tugas jurnalistiknya.
Peristiwa tersebut terjadi pada 10 November 2026, ketika awak media mendatangi lokasi untuk menggali informasi sekaligus mengonfirmasi dugaan aktivitas penyelewengan solar yang disinyalir berlangsung di kawasan tersebut.
Namun, bukannya mendapatkan penjelasan secara terbuka, awak media justru dihadang petugas keamanan yang berjaga di pintu masuk lokasi.
Saat ditanya mengenai alasan pelarangan, petugas keamanan tersebut mengaku hanya menjalankan perintah pimpinan.
*”Tidak boleh masuk, ini perintah bos,”* ujar petugas keamanan tersebut kepada awak media.
Pertanyaannya, ada apa sebenarnya di balik lokasi tersebut? Mengapa upaya konfirmasi jurnalistik justru dihadapi dengan penghalangan?
Apakah ada sesuatu yang hendak ditutupi sehingga awak media tidak diperbolehkan memperoleh informasi secara langsung?
Situasi semakin mencurigakan ketika seorang oknum yang mengaku sebagai ketua keamanan di lokasi tersebut diduga menawarkan uang sebesar Rp1 juta kepada awak media. Tawaran itu diduga dimaksudkan agar awak media tidak melanjutkan peliputan.
Namun, tawaran tersebut ditolak tegas.
*”Kami datang bukan untuk mencari uang, apalagi menerima imbalan agar menutup mata. Kami datang menjalankan tugas jurnalistik untuk mencari kebenaran dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jangan pernah berpikir bahwa integritas wartawan bisa dibeli dengan uang Rp1 juta,”* tegas awak media.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius. Jika memang tidak ada persoalan di lokasi tersebut, mengapa harus ada penghalangan? Mengapa tidak diberikan penjelasan secara terbuka? Dan mengapa justru muncul dugaan tawaran uang kepada awak media?
Tindakan menghalangi kerja jurnalistik tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil, apalagi jika dilakukan dengan maksud membungkam pemberitaan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers.
Beberapa ketentuan yang relevan antara lain:
**Pasal 4 ayat (1):** Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
**Pasal 4 ayat (3):** Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
**Pasal 6 huruf a:** Pers nasional melaksanakan peranan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
**Pasal 8:** Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.
**Pasal 18 ayat (1):** Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
**Jangan sampai kebebasan pers hanya lantang di atas kertas, tetapi tidak berdaya ketika wartawan berhadapan dengan pihak-pihak yang merasa kebal hukum.**
Kini sorotan tidak hanya tertuju kepada dugaan aktivitas *kencingan solar*, tetapi juga kepada aparat penegak hukum, khususnya Polsek Cibeber dan Polres Cilegon.
Jangan sampai muncul kesan bahwa aparat baru bergerak ketika persoalan sudah viral, menjadi sorotan media, atau mendapat tekanan publik.
**Polsek Cibeber jangan hanya menjadi penonton di wilayah hukumnya sendiri. Polres Cilegon juga jangan sekadar menerima laporan tanpa menunjukkan langkah penegakan hukum yang nyata.**
Dugaan penyalahgunaan solar subsidi bukan persoalan sepele. BBM subsidi merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Jika benar terjadi penyimpangan distribusi, maka negara dan masyarakat berpotensi menjadi pihak yang dirugikan.
Karena itu, aparat kepolisian dituntut tidak berhenti pada pemeriksaan formalitas. Lakukan penyelidikan secara profesional, telusuri asal-usul solar, periksa aktivitas keluar-masuk kendaraan, identifikasi pihak yang bertanggung jawab, serta dalami dugaan adanya upaya menghalangi kerja jurnalistik.
**Jika memang tidak ada pelanggaran, buktikan melalui pemeriksaan terbuka dan profesional. Namun, jika ditemukan unsur pidana, jangan ada yang dilindungi dan jangan ada yang kebal hukum!**
Selain kepolisian, Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas didesak segera melakukan penelusuran terhadap dugaan aktivitas tersebut.
Perlu diperiksa dari mana asal solar yang diduga diperjualbelikan atau dialihkan, bagaimana mekanisme distribusinya, siapa pemasoknya, serta apakah terdapat penyalahgunaan dalam rantai penyaluran BBM bersubsidi
Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk pengelola lokasi, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Polsek Cibeber, dan Polres Cilegon.
Kini publik menunggu keberanian Polsek Cibeber dan Polres Cilegon
Editor Geger
