www.jejak86.com / Ketua Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB BANTEN)DPC Kab Lebak Ujang Krisna/Belong bersama jajarannya mendesak Komisi III DPRD Kabupaten Lebak untuk segera menjemput bola dan memperjelas atas dugaan progres status lahan parkir RS Kartini yang disinyalir berdiri di atas lahan serapan kali.
Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, pagar gedung rumah sakit tersebut tampak berdiri tepat di bantaran kali. Padahal, aturan tata ruang mewajibkan adanya jarak sempadan sungai dari aliran air, sebagaimana telah dipaparkan oleh Dinas PUPR Bidang Tata Ruang Kabupaten Lebak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Lebak.
Namun, lebih dari sebulan pasca-RDP yang turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, dan pihak PTSP tersebut digelar, hingga kini belum ada kejelasan dugaan progres terkait legalitas lahan parkir RS Kartini. Lambannya tindak lanjut ini memicu tanda tanya besar dari jajaran Ormas BPPKB Banten DPC Kab Lebak, khususnya terhadap kinerja Komisi III DPRD Lebak yang membidangi masalah tersebut sekaligus menjadi kepanjangan tangan masyarakat ( 11/11/2026 ).
Menyikapi lambannya proses ini, Ketua Ormas BPPKB BANTEN DPC Kab Lebak yang akrab disapa Ujang Krisna/Belong menyampaikan pernyataan tegas dan mengecam akan membawa persoalan ini ke ranah hukum jika terus dibiarkan berlarut-larut.
“Kami mempertanyakan keseriusan dinas terkait dan Komisi III DPRD Lebak yang menjadi kepanjangan tangan masyarakat. Sudah lebih dari satu bulan pasca-RDP, tidak ada kejelasan apakah lahan parkir RS Kartini yang memakan bantaran kali itu legal atau ilegal,” tegas Belong dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat dugaan pelanggaran tata ruang yang merugikan negara tersebut.
“Jika persoalan ini tetap dibiarkan tanpa kejelasan, saya pastikan akan melangkah ke jenjang Aparat Penegak Hukum (APH). Kami akan melaporkan dugaan pembiaran terhadap perusahaan rumah sakit swasta yang sudah bertahun-tahun semena-mena menggunakan lahan pemerintah tanpa perizinan yang jelas, karena ini sudah sangat merugikan negara,” pungkasnya dengan tegas.
Redaksi / Y.b
